KPK dan ICW Ajak Komunitas Di Bali Cegah Korupsi

nyamenusanet.blogspot.com - "Di KPK ada divisi pencegahan dan penindakan Korupsi. Di divisi penindakan yang bersifat investigatif itu harus dilakukan pihak berwenang yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan di divisi pencegahan dilakukan dengan membangun kesadaran tentang nilai anti korupsi. Mengajak teman-teman di Komunitas ini bagian dari upaya itu", jelas Aldy Nugraha dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Itu Aldy sampaikan di Cafe Mangsi Jl. Merdeka Renon Rabu, 25 Mei 2016. Aldy melanjutkan bahwa ekspektasi masyarakat kepada KPK terkait pemberantasan korupsi sedemikian tingggi tapi keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi suatu kendala.

" Ekspektasi masyarakat kepada KPK sangat tinggi. Tapi kami di KPK hanya memiliki 1500 an orang sehingga minim untuk menjangkau seluruh Indonesia. Dengan mengajak berbagai Komunitas masyarakat dalam upaya pencegahan Korupsi adalah salah satu cara menanggulangi hal tersebut", ungkap Aldy Nugraha.

Selain KPK dan ICW berbagai Komunitas di Bali. Nampak dari Sloka Institute, Yayasan Wisnu, Manik Kaya Kauci, Subali, Asosiasi Jurnalistik Independen (AJI), Band Navicula dan Komunitas lainnya.

Sementara itu Ramah Handoko dari Indonesia Coruption Watch (ICW) mengungkapkan acara diskusi ini di Bali adalah awal untuk penyelenggaran kegiatan pencegahan Korupsi selanjutnya.

"Acara diskusi yang melibatkan teman Komunitas dalam pencegahan Korupsi ini adalah awal. Berikutnya dari teman-teman Komunitas diminta ide tentang acara apa yang akan dilakukan. Gongnya akan ada festival anti Korupsi", jelasnya.

ICW juga menjelaskan Upaya pencegahan korupsi yang melibatkan masyarakat yang secara masive berhasil ada di Makasar.

" YKPM Makasar membentuk sosial auditor dimana masyarakat dilatih menjadi auidit dan beri SK oleh Pemkab. Hasilnya dahsyat sekali dalam pencegahan Korupsi", jelasnya.

Disesi tanya jawab mengemuka masalah dana desa yang sedemikian besar saat undang-undang Desa berlaku sehingga perlu upaya pecegahan korupsi.

"Dana Desa sekarang sangat besar. Kalau APBN 2000 triliun dan dana desa 10%nya ada 200 triliun ke desa. Harus ada upaya pencegahan akan hal ini. Peningkatan Capasity Building masyarakat terkait pencegahan korupsi mesti dilakukan", pinta Suarnata dari Yayasan Wisnu.

Sedang Wayan Sukadana dari Nusa Penida meminta diskusi KPK dan ICW tidak berhenti didiskusi. " Diskusi ini adalah awal harus ada tindak lanjut konkret. Pilot project untuk membuat Sosial Auditor di desa meniru Makasar adalah salah satu langkah konkretnya", tegas I Wayan Sukadana.